Posts

Brexit: 5 Hal Yang Harus Dibahas Dalam Negosiasi

Inggris dan Uni Eropa resmi memulai perundingan perceraian di hari Senin, 19 Juni 2017. Negosiasi perdana tentang Brexit dilakukan di tanggal tersebut. Ada banyak hal yang harus dibicarakan oleh kedua pihak – Inggris dan Uni Eropa – dalam waktu kurang dari dua tahun, tetapi lima hal terpenting di antaranya adalah berikut ini:

  1. Perdagangan

Inggris akan menjadi negara pertama yang keluar dari Uni Eropa. Ketika masih menjadi anggota Uni Eropa, Inggris bisa menikmati perdagangan bebas dengan semua negara anggota Uni Eropa yang merupakan 44% pasar ekspornya. Pasar bebas Uni Eropa juga merupakan tempat di mana Inggris membeli 53% kebutuhan impornya.

Perceraian dengan Uni Eropa berarti Inggris tak akan lagi bisa menikmati akses bebas ke pasar tunggal tersebut.

Ada kemungkinan Inggris akan tetap bisa memperoleh akses ke pasar Uni Eropa namun dengan persyaratan tertentu: mereka harus membayar untuk itu. Akan tetapi hal tersebut membutuhkan kesepakatan di area lain. Bisa jadi juga adalah menegosiasikan kesepakatan dagang baru.

Perdana Menteri Theresa May menginginkan untuk memulai perundingan dari masalah hubungan dagang ini, namun struktur negosiasi yang dilakukan di hari Senin ternyata membutuhkan pembahasan di masalah lain dulu.

Jika tidak tercapai kesepakatan hingga Maret 2019, tak pelak Inggris akan berurusan dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk perdagangan.

  1. Imigrasi

Theresa May berkomitmen untuk mengurangi jumlah imigran Eropa yang datang ke Inggris. Tetapi hal tersebut tampaknya bisa membatasi keleluasaannya dalam melakukan perundingan. Uni Eropa membutuhkan akses dari negara-negara anggotanya untuk menjalankan perdagangan bebas dan itu berarti juga adalah kebebasan dalam hal lalu lintas manusia.

Ada masalah lain yang berpotensi muncul dari komitmen May tersebut, mengingat ada beberapa sektor kunci perekonomian Inggris bergantung pada pekerja migran.

Sementara itu, tingkat pengangguran Inggris saat ini menyentuh level terendah dalam 40 tahun. Padahal banyak perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, teknologi dan konstruksi saat ini sedang kekurangan pekerja. Salah satu cara memenuhi kebutuhan itu adalah membuka kran bagi pekerja migran.

  1. Biaya Perceraian

Uni Eropa berharap Inggris akan menghormati komitmen sebagai anggota dengan membayar “tagihan terakhir”.

Negara-negara anggota Uni Eropa membayar iuran yang akan dipergunakan untuk proyek infrastruktur, kegiatan sosial, penelitian ilmiah, subsidi pertanian dan dana pensiun bagi para mantan birokrat Uni Eropa. Dana untuk hal-hal tersebut dirundingkan untuk menutup kebutuhan dalam satu periode, sementara kesepakatan yang sedang berjalan akan berlaku hingga tahun 2020.

Uni Eropa belum menetapkan angka resmi, namun ada perkiraan bisa mencapai 100 milyar euro atau sekitar 112 milyar dolar.

  1. Hak-Hak Warga Negara

Kedua belah pihak – Inggris dan Uni Eropa – menginginkan agar tetap bisa melindungi hak-hak jutaan warga yang tinggal di Inggris atau Eropa.

Angkanya ternyata cukup besar. Tidak kurang dari 3 juta warga negara yang berasal dari negara anggota Uni Eropa tinggal di Inggris, sementara ada 1,2 juta warga negara Inggris tinggal di berbagai negara Uni Eropa.

Uni Eropa juga menginginkan agar ada jaminan akses seumur hidup untuk pensiun dan jaminan kesehatan.

  1. Perbatasan Dengan Irlandia

Perbatasan Irlandia akan menjadi poin yang dibahas di awal-awal perundingan.

Kedua pihak menginginkan agar tidak ada “batas keras” di antara Republik Irlandia (yang masih akan tetap menjadi anggota Uni Eropa pasca Brexit), dan Irlandia Utara (yang merupakan wilayah Inggris).

Warga Irlandia saat ini masih menikmati keleluasaan untuk melintasi perbatasan antara kedua wilayah (Republik Irlandia dan Irlandia Utara). Mereka juga masih bebas melakukan bisnis dan memanfaatkan fasilitas yang ada di kedua wilayah.

Keleluasaan untuk melintasi perbatasan ini merupakan poin kunci dari Good Friday Agreement di tahun 1998 yang berhasil membawa perdamaian ke Irlandia Utara setelah terjadinya konflik selama satu dasawarsa.

Hasil Pemilu Inggris Akan Bebani Brexit?

Pemilu Inggris telah dilaksanakan dan dari sudut pandang pasar, ada potensi masalah yang akan mengganggu proses Brexit.

Partai Konservatif yang saat ini sedang berkuasa tak mampu memenangkan suara mayoritas untuk parlemen dan hal ini ditengarai berpotensi akan mengguncang perekonomian Inggris serta memunculkan ketidakpastian terkait negosiasi Brexit selama kurang dari dua tahun ke depan.

Menurut perhitungan suara sementara, Partai Konservatif hanya mampu meraih 314 kursi, padahal dibutuhkan 326 kursi untuk bisa mencapai status mayoritas. Partai Konservatif saat ini (sebelum pemilu kemarin) memiliki 330 kursi di parlemen. Sementara itu partai oposisi – Partai Buruh – diperkirakan akan meraih 266 kursi, diikuti Partai Nasional Skotlandia dengan 34 kursi dan Partai Demokrat Liberal dengan 14 kursi.

Para analis mengkhawatirkan bahwa komposisi parlemen seperti ini – yang biasa disebut “hung parliament atau “parlemen gantung” – akan memperberat dan memperlambat proses negosiasi Brexit.

Hung parliament atau “parlemen gantung” adalah istilah yang dipergunakan ketika tidak ada partai yang meraih kursi mayoritas di parlemen. Istilah lain yang dipergunakan adalah balanced parliament.

Hasil akhir perhitungan suara baru akan diperoleh di hari Jumat waktu Inggris. Dengan demikian belum tentu akan terjadi hung parliament, mengingat di tahun 2015 juga pernah diperkirakan akan terjadi hung parliament namun kenyataannya Konservatif berhasil menjadi mayoritas.

Pemilu kali ini diselenggarakan setelah Perdana Menteri Theresa May di bulan April lalu menyerukan agar pemilu dipercepat untuk mengonsolidasikan kekuatan di parlemen yang memungkinkannya untuk meloloskan strategi Brexit dan memperkuat posisinya dalam perundingan dengan Uni Eropa. Saat itu, partainya tengah menuai dukungan yang kuat menurut survei. Namun ternyata setelah beberapa kali kesalahan dalam kampanye, dukungan terhadap Partai Buruh berkurang signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

Hasil pemilu diikuti oleh pelemahan Inggris sekitar 1,31 persen terhadap USD ke level terendah tujuh-pekan di kisaran 1.2707. Sentimen pasar berubah negatif akibat adanya kekhawatiran akan hung parliament yang berpotensi mengancam posisi Inggris dalam perundingan Brexit.

Masalahnya adalah dalam waktu 11 hari negosiasi Brexit harus dimulai. Karena Theresa May telah memulai pelaksanaan Article 50, dimulailah proses resmi perceraian Inggris dari Uni Eropa yang harus sudah terjadi pada akhir Maret 2019. Dengan banyaknya negosiasi yang harus dilakukan, Inggris tak boleh membuang-buang waktu. Padahal sudah ada setidaknya tujuh hari yang terbuang selama masa kampanye. Semakin banyak waktu yang terbuang, akan semakin memperbesar resiko kegagalan negosiasi.

Meskipun demikian, ada garis pemisah yang tegas antara nilai tukar poundsterling dan negosiasi Brexit. Menurut Kallum Pickering, ekonom Inggris senior di Berenberg mengatakan bahwa hung parliament bisa memaksa terjadinya kompromi antar partai. Jika kompromi tercapai, ada kemungkinan proses Brexit justru akan menjadi lebih soft dan bisa jadi menumbuhkan sentimen positif untuk jangka panjang.

Antara Brexit, Pelemahan Sterling dan Ekspor Inggris

Sebuah survey terkini menyatakan bahwa hanya tinggal satu dari lima warga Inggris yang tetap bertahan pada pendiriannya untuk tetap bergabung bersama Uni Eropa.

Hampir setahun pasca referendum Brexit, sebuah survey memperlihatkan bahwa dari total warga Inggris yang dulunya memilih untuk tetap bergabung dengan Uni Eropa sekarang hanya tinggal setengahnya yang bertahan pada pendiriannya. Sisanya menyatakan menerima keputusan bahwa Inggris harus keluar dari Uni Eropa.

Sekarang hanya tinggal 22 persen dari jumlah pemilih yang mengatakan bahwa mereka tidak mendukung Brexit dan meyakini bahwa pemerintah Inggris harus mengabaikan hasil referendum dan mencari cara untuk membatalkannya. Angka tersebut turun jauh dari jumlah yang diperoleh sebelumnya, ketika referendum dilaksanakan, yaitu 48%.

Sekarang sekitar 68% pemilih menyatakan mendukung langkah pemerintah untuk keluar dari Uni Eropa dan 23% di antaranya adalah orang-orang yang dulunya menentang Brexit.

Pelemahan Sterling Untungkan Eksportir?

Poundsterling masih bergerak dalam downtrend sejak hasil referendum menyatakan bahwa rakyat Inggris memilih keluar dari Uni Eropa.

Para eksportir Inggris merupakan pihak yang bersuka cita atas pelemahan poundsterling, karena pelemahan tersebut telah menaikkan nilai jual barang ekspor mereka hingga sebesar 15 persen sejak setahun lalu. Ada harapan peningkatan yang terjadi di sektor manufaktur akan membantu menyeimbangkan perekonomian Inggris yang selama ini bergantung pada permintaan dalam negeri.

Tetapi Gordon Macrae, manajer senior di Gripple yang berpusat di Sheffield, yang 85 persen pelanggannya ada di luar Inggris, tidak terlalu optimis bahwa peningkatan yang terjadi ini akan berlangsung lama meskipun terjadi permintaan yang tinggi atas produk mereka.

“Pandangan saya sejujurnya adalah bahwa pemerintah agak berkhayal bahwa ada peluang besar untuk perusahaan dengan nilai tukar sterling saat ini,” kata Macrae di pabrik Griffle di Sheffield.

Para pendukung Brexit berpendapat bahwa melemahnya pound akan menstimulasi ekspor dan investasi, sementara koran-koran pro-Brexit telah memanfaatkan membaiknya data ekspor untuk mempublikasikan booming­ ekspor Inggris menjelang pemilu tanggal 8 Juni mendatang.

Kekhawatiran Peningkatan Biaya Produksi dan Birokrasi

Bank of England memprediksikan pertumbuhan ekspor akan melebihi konsumsi domestik tahun ini seiring peningkatan inflasi – yang juga diakibatkan pelemahan nilai tukar mata uang. Tetapi Macrae berpendapat bahwa Gripple, yang konsumennya lebih suka melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang mereka sendiri, mewaspadai pelemahan sterling sebagai salah satu alat berkompetisi dalam harga. Menurut Macrae, menaikturunkan harga adalah hal yang terburuk dalam mempertahankan hubungan jangka panjang dengan konsumen.

Salah satu hal yang dikhawatirkan dari Brexit adalah meningkatnya biaya produksi, terutama jika terjadi penundaan di pabean sehingga mempengaruhi kemampuan para produsen untuk mengimpor bahan baku yang diperlukan. Belum lagi kemungkinan terjadi penundaan pengiriman barang dari luar negeri.

Saat ini, meskipun ekspor barang Inggris telah mengalami peningkatan sebesar 15 persen sejak tahun lalu namun jumlah barang yang dijual hampir tidak mengalami peningkatan. Terakhir kali terjadi perbedaan yang besar di antara kedua komponen ini adalah ketika terjadi krisis finansial global, ketika sterling juga tumbang namun volume ekspor tidak mampu membaik. Pelemahan ekonomi global memang menjadi salah satu penjelasannya, namun kuncinya adalah ternyata kawasan Uni Eropa pun tak mengalami peningkatan.

Adalah mungkin bahwa ada semacam time lag antara kejatuhan sterling dan peningkatan produksi yang dilakukan oleh para eksportir. Tetapi sejarah memperlihatkan hal tersebut hampir tidak mungkin terjadi. Ekspor Inggris cenderung tidak terlalu merespon pelemahan sterling. Tidak hanya di tahun 2008 tetapi juga di tahun 1992 ketika Inggris menghapuskan patokan kurs tetap poundsterling terhadap mark Jerman.

Bulan Maret lalu, deputi gubernur Bank of England Ben Broadbent mengatakan bahwa ketidakpastian yang tercipta karena Brexit mungkin akan menahan langkah para eksportir untuk berinvestasi jangka panjang meskipun tingkat keuntungan saat ini cukup menggiurkan.

Brexit dan Pemilu Perancis

Emmanuel Macron adalah salah satu kandidat dalam pemilihan presiden di Perancis. Di pemilu putaran pertama, ia berhasil mengumpulkan 8,5 juta suara (23,9 persen) mengalahkan rivalnya Marine Le Pen yang hanya berhasil meraih 7,6 juta suara (21,4 persen). Karena tidak ada satu pun dari mereka yang menjadi mayoritas (kurang dari 50%), maka sesuai dengan aturan yang berlaku di Perancis akan dilaksanakan pemilu putaran ke dua.

Jika Macron menang, hal tersebut diyakini akan memperkecil kemungkinan terjadinya guncangan pada ekonomi dan politik Eropa.

Seperti yang kita ketahui, salah satu kampanye Marine Le Pen adalah agar Perancis mengikuti langkah Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Oleh sebagian pihak, sikapnya itu dipandang oleh sebagian pihak sebagai ancaman bagi keseluruhan proyek Eropa.

Jika Macron menang, besar kemungkinan kemenangannya itu akan disambut gembira oleh kalangan pebisnis yang menganggapnya sebagai sosok pragmatis yang pro-bisnis, kendati belum teruji dan belum memiliki pengalaman.

Efek Brexit?

Ada sementara argumen bahwa kebijakan Macron yang berpihak pada bisnis – misalnya memangkas pajak dari 33% menjadi 25% dan mempermudah pemecatan (juga perekrutan) pekerja – akan membuat Perancis menjadi tujuan investasi bisnis yang lebih menarik di Eropa. Perancis juga diharapkan akan menjadi basis bisnis yang potensial untuk Uni Eropa.

Sebagai contoh, kebanyakan bankir telah menempatkan Perancis hampir di level terbawah sebagai tujuan investasi. Macron diharapkan bisa membawa perubahan untuk hal tersebut.

Terkait Brexit, setidaknya ada dua alasan mengapa kemenangan Macron bisa berdampak bagi negosiasi Brexit.

Alasan pertama adalah niat Macron yang melakukan pemangkasan pajak dan mengurangi hak-hak pekerja. Agar bisa melancarkan programnya itu, pemerintahannya (kalau ia terpilih) harus mendapatkan dukungan dari sayap sosialis Perancis.

Jika Macron memang berniat untuk membuat Perancis menjadi negara tujuan investasi yang menarik, maka ia mau tidak mau harus betul-betul memperhatikan berbagai kepentingan dari dalam negeri dulu. Selama ini, telah banyak upaya yang dilakukan untuk mereformasi pasar tenaga kerja namun belum memperlihatkan hasil.

Alasan ke dua adalah mengenai stabilitas ekonomi Eropa. Ada ketakutan bahwa hengkangnya Inggris dari Uni Eropa akan memicu niat yang serupa di seantero Eropa. Macron dikenal sebagai salah satu supporter Uni Eropa dan ia tidak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Brexit.

Dengan demikian, ada cukup alasan untuk menekan Inggris dalam perundingan-perundingan terkait Brexit yang rencananya akan berlangsung hingga Maret 2019. Itu bisa berarti langkah Inggris setidaknya akan menjadi lebih ringan.

Bagaimana Jika Le Pen yang Menang?

Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu kampanye Le Pen adalah “Perancis keluar dari Uni Eropa”. Pemimpin Front Nasional itu pernah mengatakan bahwa ia lebih suka menjadi sekutu Inggris dalam negosiasi Brexit jika ia menjadi presiden Perancis.

Dalam sebuah wawancara dengan radio LBC Le Pen mengatakan, “Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti langkah Inggris dan bekerja sama dengan Inggris dalam negosiasi antara dua bangsa yang memiliki hubungan dagang yang telah berlangsung selama berabad-abad. Saya tidak bisa melihat alasan mengapa Perancis dan Inggris Raya tidak bisa memiliki hubungan yang sangat baik.”

Le Pen juga mengkritik Uni Eropa yang menurutnya “sok kuat” dan menurutnya dipengaruhi oleh Kanselir Jerman Angela Merkel.

“Saya tidak tahan dengan sikap pemerasan dan ancaman Uni Eropa atas Inggris. Struktur ini (Uni Eropa) tidak lagi bisa berjalan tanpa pemerasan dan ancaman.”

Dalam beberapa kesempatan Le Pen sering memuji keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Ia juga telah bertekad untuk melakukan hal yang sama jika ia terpilih menjadi presiden Perancis.

Brexit: Article 50 Sudah Dieksekusi, Bagaimana Selanjutnya? (Part-2)

Tulisan ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya yang berjudul Brexit: Article 50 Sudah Dieksekusi, Bagaimana Selanjutnya? (Part-1). Tulisan yang dibagi menjadi dua bagian ini membahas apa yang selanjutnya akan terjadi yang merupakan rangkaian Brexit dari mulai dijalankannnya Article 50 of Lisbon Treaty hingga akhir masa negosiasi selama dua tahun ke depan.

Apa Saja yang Akan Dibahas Dalam Negosiasi?

Surat yang ditulis oleh PM Theresa May kepada Presiden Dewan Eropa Donald Tusk antara lain berisi garis besar berikut:

  • Kita seharusnya berdiskusi satu sama lain secara konstruktif dan penuh rasa hormat, dalam semangat kerja sama
  • Kita seharusnya selalu mengedepankan kepentingan rakyat
  • Kita seharusnya bekerja sama untuk mencapai perjanjian yang komprehensif
  • Kita harus bekerja sama untuk meminimalisir gangguan dan sebisa mungkin memberikan kepastian
  • Kita harus memperhatikan hubungan yang unik antara Inggris dengan Irlandia dan pentingnya proses perdamaian di Irlandia Utara
  • Kita seharusnya memulai pembicaraan teknis tentang area kebijakan yang rinci sesegera mungkin, namun kita harus memprioritaskan tantangan yang terbesar
  • Kita seharusnya terus bekerja sama dan melindungi kepentingan Eropa

Inggris mengatakan bahwa perjanjian dagang harus menjadi bagian dari negosiasi, sementara perwakilan Uni Eropa beranggapan bahwa pembicaraan tersebut harus dibicarakan secara terpisah.

Isu lain yang mungkin akan dibicarakan adalah hal-hal yang terkait pengaturan keamanan lintas perbatasan, memindahkan agensi-agensi Uni Eropa yang memiliki kantor pusat di Inggris dan kontribusi Inggris untuk dana pension pekerja sipil Uni Eropa; dan itu adalah perjanjian yang menurut beberapa laporan bisa memakan biaya hingga 50 miliar poundsterling.

Pemerintah Inggris telah mempublikasikan laporan sebelum referendum di tahun 2016 tentang proses pengunduran diri dari Uni Eropa. Dalam laporan tersebut juga dipaparkan hal-hal yang bisa jadi akan diperdebatkan.

Siapa Saja yang Akan Melakukan Negosiasi?

Komisi Eropa telah membentuk satuan kerja yang dikepalai oleh Michel Barnier, yang akan bertanggung jawab untuk melakukan negosiasi dengan Inggris.

Dari pihak Inggris, secara umum tanggung jawab negosiasi ini akan ditangani oleh perdana menteri langsung, didukung oleh Department of Exiting the European Union yang dipimpin oleh David Davis.

Bagaimana Jika Tidak Terjadi Kesepakatan Dalam Dua Tahun?

Seperti yang digambarkan di infografis yang dimuat dalam tulisan sebelumnya, Inggris tetap akan keluar dari Uni Eropa dan hubungan dagangnya dengan negara-negara lain (khususnya anggota Uni Eropa) akan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku di World Trade Organization.

Beberapa menteri berpendapat bahwa mungkin akan ada masa transisi segera setelah Inggris secara resmi keluar dari Uni Eropa.

Apakah Parlemen Juga Akan Bersuara?

Article 50 menyatakan bahwa setiap kesepakatan harus disetujui oleh Parlemen Eropa, namun tidak mengatur tentang persetujuan parlemen negara yang akan keluar tersebut.

Meskipun demikian, PM Theresa May mengatakan di bulan Januari lalu bahwa House of Commons dan House of Lords akan melakukan pemilihan suara atas kesepakatan yang dicapai. Parlemen Inggris akan mencermati kesepakatan yang diraih oleh pemerintah melalui debat parlementer, memilih komite kerja dan mengambil suara atas rencana undang-undang yang diajukan.

Selama proses negosiasi, Inggris akan tetap menjadi anggota Uni Eropa, tetapi tidak lagi memiliki hak untuk menjadi pimpinan di Dewan Eropa untuk berkonsentrasi pada proses Brexit. Pemilihan pimpinan Dewan Eropa sendiri dijadwalkan akan diakukan di paruh ke dua tahun 2017.

Apakah Sekarang Inggris Bisa Melakukan Negosiasi Dagang Dengan Negara Lain?

Tidak, karena biar bagaimanapun Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa sehingga tidak bisa secara bebas melakukan negosiasi dagang dengan negara non-Uni Eropa lain.

Akan tetapi, akan tetap dimungkinkan untuk melakukan diskusi umum tentang perdagangan dan calon mitra dagang yang berminat terhadap proses negosiasi tersebut.

Brexit: Article 50 Sudah Dieksekusi, Bagaimana Selanjutnya? (Part-1)

Sembilan bulan setelah rakyat Inggris memutuskan melalui referendum bahwa Inggris harus keluar dari Uni Eropa (Brexit), Perdana Menteri Theresa May mengaktifkan mekanisme undang-undang yang akan merealisasikan hal tersebut, yaitu Pasal 50 Perjanjian Lisbon, atau yang biasa disebut Article 50 of Lisbon Treaty. Ia menandatangani sebuah surat yang memulai proses tersebut, yang kemudian diserahkan ke tangan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk.

Kemudian PM May memberikan pernyataan di depan House of Commons, di mana ia berkata bahwa sekarang adalah waktunya Inggris bersatu.

Apa Yang Akan Terjadi?

Akan ada perundingan dengan para pejabat Uni Eropa. Namun pekerjaan berat yang sesungguhnya belum akan dimulai hingga Mei atau Juni, ketika negosiasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa rencananya akan dimulai.

Perundingan-perundingan tersebut diperkirakan akan berakhir di musim semi tahun depan. Setelah itu, segenap elemen pemerintahan Inggris akan membicarakan kesepakatan-kesepatakan yang telah tercapai untuk memungut suara.

Kapan Persisnya Inggris Akan Keluar Dari Uni Eropa?

Berdasarkan Article 50, proses negosiasi boleh memakan waktu selama dua tahun. Itu pun hanya bisa dilanjutkan jika ada persetujuan dari mayoritas negara anggota Uni Eropa.

Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam tempo dua tahun maka Inggris secara otomatis akan keluar dari Uni Eropa dan semua perjanjian yang telah ada – termasuk akses ke pasar tunggal – tidak lagi berlaku bagi Inggris. Jika ternyata demikian kasusnya, maka Brexit secara resmi akan terjadi pada tanggal 29 Maret 2019.

Apa Itu Article 50?

Article 50 adalah aturan yang berlaku bagi negara anggota Uni Eropa yang berniat untuk keluar dari persekutuan tersebut. Pasal tersebut dibuat sebagai bagian dari Perjanjian Lisbon yang ditandatangani oleh semua negara anggota Uni Eropa yang kemudian menjadi hukum yang mengikat sejak tahun 2009. Sebelum adanya perjanjian tersebut, tidak ada mekanisme formal yang mengatur jika ada negara yang ingin keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Kesepakatan yang terjadi harus disetujui oleh “mayoritas yang kompeten” (72% dari anggota yang tersisa, merepresentasikan 65% populasi) dan didukung oleh Anggota Parlemen Eropa.

Anda bisa membaca teks lengkap Article 50 of Lisbon Treaty.

Bisakah Prosesnya Dihentikan?

Belum pernah ada negara yang keluar dari Uni Eropa dan Article 50 tidak secara eksplisit menyatakan apakah proses tersebut bisa dihentikan. Pemerintah Inggris tidak bisa memberikan pernyataaan legal atas isu ini.

Meskipun demikian, dalam pidatonya di depan House of Commons, Perdana Menteri Theresa May mengatakan bahwa “tidak akan ada jalan untuk kembali”.

Akan tetapi, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengatakan ia yakin bahwa Article 50 memungkinkan hal tersebut.

Diplomat kawakan Inggris, Lord Kerr juga setuju dengan Donald Tusk. Lord Kerr turut merumuskan Article 50 dan ia berkata dalam wawancara dengan BBC di bulan November 2016, “Anda bisa mengubah pikiran sementara proses berlangsung.” Tetapi Lord Kerr juga mengatakan bahwa ia tak yakin ada politisi Inggris yang ingin kembali.

Mengapa Harus Menunggu Lama?

PM Theresa May pada Oktober tahun lalu mengatakan bahwa ia secara resmi akan mengabari Dewan Eropa di akhir Maret 2017. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin terburu-buru memulai proses Brexit sebelum target-target yang diinginkan internal pemerintah Inggris sendiri belum disepakati.

brexit, article 50

Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Brexit

Seperti yang telah kita ketahui, Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa berdasarkan hasil referendum yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016. Tetapi sebenarnya Inggris tidak langsung keluar dari Uni Eropa segera setelah hasil referendum Brexit tersebut diumumkan, melainkan ada proses yang harus dijalani sebelum Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa.

Tulisan ini akan membahas beberapa hal terkait Brexit yang perlu Anda ketahui.

Apa itu Uni Eropa?

Uni Eropa, atau European Union (biasa disingkat EU), merupakan sebuah kerja sama ekonomi dan politik yang melibatkan 28 negara Eropa. Permufakatan ini dimulai setelah Perang Dunia ke-2 dengan tujuan untuk membantu pemulihan kerja sama ekonomi. Dasar pemikirannya adalah bahwa negara-negara Eropa bekerja sama dalam hal perdagangan, maka potensi untuk terjadi konflik (baca: perang) antar negara Eropa akan lebih mudah untuk dihindari.

Pada perkembangannya, EU tumbuh menjadi sebuah “pasar tunggal” (single market) yang memungkinkan migrasi manusia dan peredaran barang di wilayahnya tanpa sekat-sekat birokrasi, seperti layaknya lalu lintas barang dan jasa dalam satu negara. EU kemudian juga memiliki satu mata uang tunggal, yaitu euro yang diluncurkan 1 Januari 2002 dan dipergunakan oleh 19 negara anggota EU.

EU juga memiliki parlemen sendiri dan sekarang membuat aturan untuk sektor-sektor selain ekonomi termasuk lingkungan, transportasi, hak-hak konsumen dan bahkan biaya pulsa telepon seluler.

Apa itu Brexit?

Mungkin ada di antara Anda yang ketinggalan berita tentang Brexit ini, sehingga bertanya-tanya apa sih sebenarnya Brexit itu?

Brexit merupakan akronim dari Britain Exit, yang menjadi istilah yang memiliki definisi keluarnya Inggris dari EU. Akronim ini mirip dengan Grexit, yang merupakan akronim dari Greek Exit, yang sempat populer ketika Yunani yang sedang dilanda kekalutan politik dan ekonomi kala itu diperkirakan akan keluar dari keanggotaan EU.

Mengapa Inggris keluar dari EU?

Keputusan itu diambil berdasarkan referendum yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016, di mana mayoritas rakyat Inggris (52%) menginginkan Inggris keluar dari EU. Jumlah rakyat Inggris yang turut serta memberikan suara saat ini mencapai 30 (tiga puluh) juta orang, atau sekitar 71,8% dari total jumlah rakyat Inggris.

Apa yang telah terjadi pasca referendum?

David Cameron mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris sehari setelah referendum, kemudian digantikan oleh Theresa May yang sebelumnya menjabat sebagai menteri dalam negeri Britania Raya. Seperti halnya Cameron, May juga tadinya menentang keluarnya Inggris dari EU namun ia menyatakan bahwa ia akan menghormati pilihan rakyat.

May berkali-kali menegaskan bahwa “Brexit adalah Brexit”, namun masih ada banyak perdebatan tentang apa dampaknya terutama bagi dua isu utama: bagaimana perusahaan Inggris akan berbisnis di Uni Eropa dan pembatasan apa yang akan diberlakukan oleh negara-negara anggota EU bagi warga negaranya untuk tinggal dan bekerja di Inggris.

Bagaimana dengan perekonomian Inggris?

Perekonomian Inggris sepertinya bisa bertahan melewati goncangan awal yang disebabkan oleh hasil referendum Brexit, meskipun nilai tukar poundsterling bergerak di dekat level terendah 30 tahun, namun ada berbagai pendapat berbeda tentang bagaimana perekonomian Inggris akan berjalan untuk jangka panjang setelah meninggalkan EU.

Beberapa perusahaan besar seperti Easyjet dan John Lewis mencatat bahwa pelemahan sterling telah membuat anggaran biaya mereka membengkak. Inggris juga telah kehilangan rating kredit AAA, yang artinya biaya pinjaman pemerintah akan menjadi lebih tinggi.

Meskipun demikian, harga-harga saham telah mengalami pemulihan setelah melemah luar biasa, termasuk saham-saham perusahaan yang berpusat di Inggris yang diperdagangkan lebih tinggi dibandingkan sebelum referendum.

Bank of England melakukan pemangkasan suku bunga untuk yang pertama kalinya sejak tahun 2009, dari 0,5% menjadi 0,25% yang merupakan level terendah sepanjang masa.

Sejauh ini tidak terjadi resesi ekonomi seperti yang banyak diperkirakan.

Kapan Inggris akan benar-benar keluar dari EU?

Untuk keluar dari EU, Inggris harus meminta persetujuan mengacu pada Pasal 50 Perjanjian Lisbon yang memberikan waktu pada kedua belah pihak (Inggris dan EU) selama dua tahun untuk membuat kesepakatan terkait pemisahan diri tersebut.

Theresa May telah menyatakan bahwa ia berniat untuk memulai proses tersebut di akhir bulan Maret 2017, yang artinya Inggris diperkirakan akan resmi keluar dari EU pada musim panas tahun 2019. Itu pun akan tergantung pada kesepakatan yang tercapai dalam perundingan antara Inggris dan EU.

Pemerintah Inggris juga akan menetapkan Great Repeal Bill yang akan mengakhiri supremasi hukum EU di Inggris. Semua peraturan yang telah dibuat oleh Uni Eropa selama 40 tahun terakhir ketika Inggris masih menjadi anggota akan dikumpulkan dalam satu buku, setelah pemerintah memutuskan mana yang harus dipertahankan, diubah, atau dihapus.

Apa arti “soft Brexit” dan “hard Brexit”?

Kedua istilah ini semakin sering dipergunakan dalam perdebatan tentang bagaimana Inggris akan meninggalkan EU. Sebenarnya tidak ada definisi yang baku untuk kedua istilah tersebut, namun seringkali dipergunakan untuk menggambarkan sedekat apa nantinya hubungan antara Inggris dengan EU pasca Brexit.

Kondisi “hard Brexit” adalah ketika Inggris memilih kebijakan proteksionis dengan sepenuhnya menutup akses ke pasar tunggal Uni Eropa. Dengan demikian, Inggris akan akan memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur anggaran, undang-undang dan aturan keimigrasian di negaranya sendiri.

Sedangkan “soft Brexit” lebih lunak. Pilihan “soft Brexit” akan tetap membuka beberapa akses bebas tarif ke pasar tunggal. Tetapi pilihan ini kemungkinan juga akan membuat Inggris tetap “terikat” pada beberapa aturan EU, seperti kontribusi pada anggaran keuangan EU dan/atau memberi kebebasan bagi warga negara anggota EU untuk bekerja di Inggris. Kondisi tersebut mirip dengan yang dijalani Norwegia saat ini. Norwegia bukan anggota EU, namun masuk ke dalam keanggotaan European Economic Area.

Saatnya Fed Menaikkan Suku Bunga?

Gubernur Bank of England (BoE), Mark Carney, mengatakan bahwa kebijakan moneter yang lebih longgar mungkin akan diperlukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Inggris pasca keputusan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, atau yang kita kenal dengan Brexit. Apakah benar demikian?

Menurut Mark Gilbert, kolumnis Bloomberg yang juga mantan kepala biro London untuk Bloomberg News, kebijakan seperti itu akan membuat “perusahaan-perusahaan zombie” tetap bertahan hidup, memerangkap modal dalam usaha yang tidak produktif yang hampir mati. Sementara suku bunga negatif belum pernah terjadi sebelumnya dan terlihat bagaikan membiarkan seorang dokter untuk bereksperimen dengan pasien-pasiennya. Mark Gilbert melihat bahwa tingkat suku bunga yang lebih tinggi bisa jadi merupakan pendekatan yang lebih baik berdasarkan demografi.

Dalam kolomnya, Gilbert menyajikan data tentang perubahan komposisi populasi dunia antara kaum muda (di bawah usia 15-an tahun) dan tua (di atas 65-an tahun).

Saatnya Menaikkan Suku Bunga - Demografi

Komposisi penduduk dunia yang berusia di atas 65 tahun hampir mencapai 9 (sembilan) persen dari populasi dunia dan telah mengalami peningkatan yang stabil sejak awal dekade lalu. Untuk kawasan euro, komposisinya malah mendekati 18 persen sementara di Amerika Serikat (AS) sendiri ada 15 persen penduduk yang telah melewati usia pensiun. Angka itu meningkat sebesar 12,5 persen jika dibandingkan dengan angka sepuluh tahun yang lalu.

Jumlah penduduk dunia yang memasuki usia pensiun ternyata bukan hanya bertambah, namun juga bertambah kaya dan mampu membeli rumah yang benar-benar layak serta mendapatkan manfaat dari dana pensiun. Mereka juga mampu untuk membelanjakan uang yang mereka dapatkan dari tabungan mereka.

Akan tetapi, dengan suku bunga yang nyaris nol, tidak ada pemasukan dari tabungan mereka. Mereka juga tidak mau menyentuh modal yang mereka simpan dalam deposito mereka. Maka dari itu, jika suku bunga menjadi semakin rendah, maka tingkat belanja para lansia juga akan semakin rendah. Alih-alih meningkatkan investasi dan permintaan, kebijakan moneter longgar justru mungkin akan “membunuh” daya beli para generasi baby boom.

Menurut Gilbert, kebijakan suku bunga rendah yang berlarut-larut tidak hanya akan menghapus suku bunga simpanan. Para pensiunan akan terkecoh jika mereka mengikuti saran standar dari penasehat kesehatan dengan memindahkan dana pensiun mereka ke sektor lain, misalnya ke semacam reksadana fix income atau obligasi. Sebagai bukti, yield US Treasury hanya 1,4 persen, turun 1 persen dibandingkan tahun lalu dan bahkan telah turun rata-rata 4,3 persen dalam dekade terakhir. Padahal di tahun 1990-an, sekuritas ini mampu menghasilkan imbal hasil 8,5 persen. Pendek kata, semakin rendah yield obligasi maka itu berarti semakin rendah pula tingkat belanja dan ini buruk bagi perekonomian.

Mereka yang mendekati usia pensiun juga kemungkinan akan terpengaruh oleh rendahnya tingkat suku bunga. Mereka kemungkinan akan merasa butuh untuk menabung lebih banyak karena untuk mendapatkan imbal hasil yang besar dibutuhkan modal yang besar pula dengan rendahnya suku bunga. Pada gilirannya hal ini lagi-lagi akan menekan tingkat belanja.

Faktanya, bahkan meskipun tingkat suku bunga berada di level terendah sepanjang masa, tingkat tabungan masyarakat AS berdasarkan persentase dari penghasilan mereka mengalami kenaikan dan telah mencapai enam persen di akhir kuartal pertama 2016. Artinya, kuantitas uang yang mereka tabung dari penghasilan mereka semakin besar. Ini merupakan level tertinggi sejak akhir tahun 2012.

Saatnya Menaikkan Suku Bunga - Tabungan

Deputi kepala ekonom AS di UBS di New York, Drew Matus, pada bulan April 2015 pernah berargumen sebagai berikut:

“Suku bunga yang terlalu rendah bisa sama mengganggunya dengan suku bunga yang terlalu tinggi. Teorinya suku bunga yang rendah akan memacu perekonomian, mendorong konsumsi dan investasi menjadi semakin tinggi. Itu belum terjadi pada situasi pasca-krisis. Tingkat simpanan telah naik dan investasi telah melemah. Suku bunga nol justru menjadi bagian dari masalah ketimbang solusi: suku bunga rendah justru memicu bertambahnya simpanan dan keputusan perusahaan untuk menahan diri melakukan investasi, mengurangi belanja modal.”

Ide menaikkan suku bunga bisa jadi pada gilirannya akan memicu konsumsi dan mengarah pada percepatan kenaikan inflasi. Para ekonom menyebut teori ini Neo-Fisherism. Memang hal ini terlihat bertolak belakang. Dalam teori bank sentral modern, hal ini ada di dalam bab “kebijakan tak lazim”.

Sudah ada yang menerapkan suku bunga negative. Sudah ada pula petisi anggota Parlemen Eropa yang meminta European Central Bank mempertimbangkan menjalankan strategi “helicopter money”. Dengan demikian opsi kenaikan suku bunga mungkin masuk akal untuk menyelamatkan perekonomian.

Dan Federal Reserve saat ini sangat mungkin sedang mempertimbangkan hal itu.

Brexit: Apa Dan Bagaimana

Mungkin tidak banyak di antara Anda yang tahu apa itu “Brexit”. Tapi kalau Anda ingat gonjang-ganjing yang melanda Yunani beberapa waktu lalu, mungkin ingat juga dengan istilah “Grexit”. Grexit waktu itu adalah istilah yang dipergunakan untuk meyebut potensi keluarnya Yunani (Greece dalam bahasa Inggris) dari Uni Eropa. Maka muncullah akronim Grexit yang berakar dari “Greece Exit”.

Nah, kali ini ternyata muncul wacana yang serupa di Inggris dan diberi istilah “Brexit” alias “British Exit”. Tanggal 23 Juni 2016 nanti akan diadakan referendum di Inggris untuk menentukan apakah Inggris akan keluar dari keanggotaan Uni Eropa atau tidak. Berdasarkan hukum yang berlaku di Inggris, Perdana Menteri Inggris, David Cameron, harus mengumumkan hal itu 16 pekan sebelum referendum dilakukan. Yang berhak memberikan suara dalam referendum itu adalah warga negara Inggris, Irlandia, atau warga negara persemakmuran yang telah berusia 18 tahun. Juga warga negara yang tinggal di luar negeri namun tidak lebih dari 15 tahun.

Apa Yang Bisa Terjadi?

Kira-kira apa sih yang akan terjadi jika Inggris benar-benar keluar dari keanggotaan Uni Eropa?

Secara hipotetis, definisi Brexit masih sangat dangkal. Beberapa kritikus di Uni Eropa mengatakan, Inggris berpotensi akan meninggalkan blok yang selama ini menjadi pasar tunggal di kawasan tersebut.

Ada beberapa kalangan yang menganggap wacana hengkangnya Inggris dari Uni Eropa merupakan gagasan yang tidak aneh. Meskipun, Inggris bisa mengikuti jejak Norwegia yang membayar semacam “fee” ke Uni Eropa agar tetap bisa terhubung ke pasar tersebut. Menurut mereka berbahaya bagi ekonomi Inggris jika keluar dari Uni Eropa, setidaknya selama tiga kuartal pasca keluar dari Uni Eropa.

Saat ini Inggris masih anggota Uni Eropa. Menurut PM David Cameron, Inggris berada dalam proses negosiasi untuk keluar dari Uni Eropa selama tujuh tahun. Di akhir proses pun tidak bisa dipastikan bahwa bisnis Inggris akan mendapat akses penuh ke pasar dan pasti akan mengorbankan lapangan kerja.

Mengapa Harus Keluar?

Keanggotaan Inggris di Uni Eropa dianggap sebagai penghalang bagi Inggris untuk mengubah regulasi. Euro sendiri dituding sebagai penyebab penderitaan ekonomi bagi orang-orang miskin di Eropa. Intinya, oleh sebagian kalangan kebijakan Uni Eropa telah menjadi sumber ketidakstabilan.

Anggota parlemen Inggris dari kubu Konservatif, John Redwood, mengatakan bahwa referendum tak sekedar menyoal regulasi perdagangan dan bisnis namun lebih kepada demokrasi; tentang kemerdekaan dan independensi.

Menurut Redwood bahkan Inggris akan mendapatkan keuntungan jika cabut dari Uni Eropa. Menurutnya, defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan akan berkurang 20 persen. Inggris juga akan bisa membuat undang-undang sendiri untuk mengontrol imigrasi dan kebijakan perbatasan, dan kembali eksis dalam lembaga internasional seperti WTO.

Antisipasi Oleh Penyelenggara Perdagangan

Para trader ternyata bukan satu-satunya yang mempersiapkan diri menghadapi referendum Brexit. Para penyelenggara perdagangan forex trading di dalam dan luar negeri juga mempersiapkan diri dengan membuat beberapa penyesuaian.

Berkaca dari pengalaman ketika Swiss National Bank secara mengejutkan melepas batas kurs Swiss franc terhadap euro, ketika banyak korban karena pergerakan liar yang tiba-tiba, maka para pialang dan pedagang pun mengambil langkah antisipasi.

Di antara langkah antisipasi yang dilakukan adalah menyesuaikan margin requirement untuk currency pair yang berhubungan dengan GBP dan EUR, misalnya EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, EUR/JPY dan sebagainya. Pokoknya semua pair yang menyertakan EUR atau GBP.

Margin requirement untuk membuka posisi di pair yang melibatkan kedua mata uang tersebut diperbesar. Di Indonesia sendiri, ada wacana melipatgandakan margin requirement untuk pair yang melibatkan kedua mata uang tersebut menjadi tiga kali lipatnya. Jadi jika misalnya 1 lot hanya membutuhkan margin requirement $1,000 maka akan menjadi $3,000. Termasuk juga untuk XAU/USD. Tujuannya adalah untuk menjaga ketahanan dana nasabah agar equity tidak menjadi minus karena posisi yang terbuka kemungkinan berlawanan dengan arah lonjakan harga yang bisa jadi tiba-tiba dan tajam.

Anda tinggal menunggu konfirmasi dari penyelenggara perdagangan mengenai hal tersebut. Sementara itu jika Anda berniat untuk mencari peluang dari event tersebut, pastikan modal Anda cukup. Kalau perlu, tambah untuk memperkuat modal.