Antara Brexit, Pelemahan Sterling dan Ekspor Inggris

Sebuah survey terkini menyatakan bahwa hanya tinggal satu dari lima warga Inggris yang tetap bertahan pada pendiriannya untuk tetap bergabung bersama Uni Eropa.

Hampir setahun pasca referendum Brexit, sebuah survey memperlihatkan bahwa dari total warga Inggris yang dulunya memilih untuk tetap bergabung dengan Uni Eropa sekarang hanya tinggal setengahnya yang bertahan pada pendiriannya. Sisanya menyatakan menerima keputusan bahwa Inggris harus keluar dari Uni Eropa.

Sekarang hanya tinggal 22 persen dari jumlah pemilih yang mengatakan bahwa mereka tidak mendukung Brexit dan meyakini bahwa pemerintah Inggris harus mengabaikan hasil referendum dan mencari cara untuk membatalkannya. Angka tersebut turun jauh dari jumlah yang diperoleh sebelumnya, ketika referendum dilaksanakan, yaitu 48%.

Sekarang sekitar 68% pemilih menyatakan mendukung langkah pemerintah untuk keluar dari Uni Eropa dan 23% di antaranya adalah orang-orang yang dulunya menentang Brexit.

Pelemahan Sterling Untungkan Eksportir?

Poundsterling masih bergerak dalam downtrend sejak hasil referendum menyatakan bahwa rakyat Inggris memilih keluar dari Uni Eropa.

Para eksportir Inggris merupakan pihak yang bersuka cita atas pelemahan poundsterling, karena pelemahan tersebut telah menaikkan nilai jual barang ekspor mereka hingga sebesar 15 persen sejak setahun lalu. Ada harapan peningkatan yang terjadi di sektor manufaktur akan membantu menyeimbangkan perekonomian Inggris yang selama ini bergantung pada permintaan dalam negeri.

Tetapi Gordon Macrae, manajer senior di Gripple yang berpusat di Sheffield, yang 85 persen pelanggannya ada di luar Inggris, tidak terlalu optimis bahwa peningkatan yang terjadi ini akan berlangsung lama meskipun terjadi permintaan yang tinggi atas produk mereka.

“Pandangan saya sejujurnya adalah bahwa pemerintah agak berkhayal bahwa ada peluang besar untuk perusahaan dengan nilai tukar sterling saat ini,” kata Macrae di pabrik Griffle di Sheffield.

Para pendukung Brexit berpendapat bahwa melemahnya pound akan menstimulasi ekspor dan investasi, sementara koran-koran pro-Brexit telah memanfaatkan membaiknya data ekspor untuk mempublikasikan booming­ ekspor Inggris menjelang pemilu tanggal 8 Juni mendatang.

Kekhawatiran Peningkatan Biaya Produksi dan Birokrasi

Bank of England memprediksikan pertumbuhan ekspor akan melebihi konsumsi domestik tahun ini seiring peningkatan inflasi – yang juga diakibatkan pelemahan nilai tukar mata uang. Tetapi Macrae berpendapat bahwa Gripple, yang konsumennya lebih suka melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang mereka sendiri, mewaspadai pelemahan sterling sebagai salah satu alat berkompetisi dalam harga. Menurut Macrae, menaikturunkan harga adalah hal yang terburuk dalam mempertahankan hubungan jangka panjang dengan konsumen.

Salah satu hal yang dikhawatirkan dari Brexit adalah meningkatnya biaya produksi, terutama jika terjadi penundaan di pabean sehingga mempengaruhi kemampuan para produsen untuk mengimpor bahan baku yang diperlukan. Belum lagi kemungkinan terjadi penundaan pengiriman barang dari luar negeri.

Saat ini, meskipun ekspor barang Inggris telah mengalami peningkatan sebesar 15 persen sejak tahun lalu namun jumlah barang yang dijual hampir tidak mengalami peningkatan. Terakhir kali terjadi perbedaan yang besar di antara kedua komponen ini adalah ketika terjadi krisis finansial global, ketika sterling juga tumbang namun volume ekspor tidak mampu membaik. Pelemahan ekonomi global memang menjadi salah satu penjelasannya, namun kuncinya adalah ternyata kawasan Uni Eropa pun tak mengalami peningkatan.

Adalah mungkin bahwa ada semacam time lag antara kejatuhan sterling dan peningkatan produksi yang dilakukan oleh para eksportir. Tetapi sejarah memperlihatkan hal tersebut hampir tidak mungkin terjadi. Ekspor Inggris cenderung tidak terlalu merespon pelemahan sterling. Tidak hanya di tahun 2008 tetapi juga di tahun 1992 ketika Inggris menghapuskan patokan kurs tetap poundsterling terhadap mark Jerman.

Bulan Maret lalu, deputi gubernur Bank of England Ben Broadbent mengatakan bahwa ketidakpastian yang tercipta karena Brexit mungkin akan menahan langkah para eksportir untuk berinvestasi jangka panjang meskipun tingkat keuntungan saat ini cukup menggiurkan.

Brexit: Apa Korelasinya Dengan Harga Emas?

Akhir Maret lalu Inggris secara resmi menjalankan proses perceraian dari Uni Eropa dengan menjalankan Article 50 of the Lisbon Treaty. Kira-kira apa dampaknya terhadap pergerakan harga emas?

Pada tanggal 20 Maret 2017, Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menjalankan Article 50 of the Lisbon Treaty. Dengan demikian, itu berarti Inggris menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Eropa bahwa mereka akan mengundurkan diri dari keanggotaan Uni Eropa secara resmi agar bisa melakukan negosiasi terkait pengunduran diri tersebut. Dengan kata lain, Inggris secara resmi akan memulai proses “perceraian” yang bisa memakan waktu dua tahun itu.

Meskipun peristiwa ini bisa dikatakan sebagai peristiwa bersejarah, namun ternyata tidak membuat harga emas bergerak dengan signifikan, setidaknya tidak saat langkah itu diambil. Mungkin itu karena langkah tersebut memang telah diantisipasi sebelumnya oleh pasar, karena Theresa May sendiri sebelumnya telah mengumumkan bahwa ia akan menjalankan Article 50 di bulan Maret 2017.

Namun itu tidak berarti Brexit tidak akan memberikan dampak sama sekali kepada pasar logam mulia. Tentu akan tergantung pada bagaimana proses negosiasi itu akan berjalan. Jika negosiasi dimulai dengan cara yang salah, atau ternyata lebih alot daripada yang diperkirakan, maka akan sangat mungkin permintaan atas emas – sebagai aset safe-haven – akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika para negosiator ternyata bisa melakukan perundingan dengan “santai-santai” saja tanpa adu argumen atau tekanan yang berarti, maka justru harga emas mungkin akan melemah.

Tetapi biar bagaimanapun para investor emas disarankan untuk tetap tenang, karena skenario terburuk untuk Brexit toh belum terjadi dan harga emas belum melambung. Proses perceraian ini akan terjadi dengan sangat bertahap, dengan demikian bisa meredam dampaknya terhadap pasar.

Satu hal yang pasti, perjalanan hingga kurang dari dua tahun ke depan tentunya akan sangat menarik dan banyak hal mungkin bisa terjadi di sepanjang perjalanan. Skotlandia bahkan telah menyuarakan untuk melaksanakan referendum ke-2 untuk kemerdekaan tanah air William Wallace tersebut. Belum lagi Gibraltar, secuil daerah kekuasaan Inggris yang berada di ujung Selatan Spanyol, yang masa depannya juga akan menjadi percekcokan yang panas.

Oh ya, jangan lupakan Irlandia Utara, juga nasib warga negara Inggris yang tinggal di benua Eropa, imigran yang bekerja di Inggris, perjanjian dagang baru, dan sebagainya. Setiap isu berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian yang mungkin – sekali lagi: mungkin – justru akan memberikan sentimen positif bagi emas. Dengan kata lain, setiap ketidakpastian yang muncul akan sangat mungkin diikuti oleh penguatan harga emas.

Tim Market Analyst FOREXimf.com senantiasa melakukan pemantauan dan analisis terhadap pergerakan harga emas dan perak serta mempublikasikannya setiap hari di laman Analisa. Tim Market Analyst juga menyampaikan informasi mengenai peluang pasar terkini kepada nasabah FOREXimf.com tiap kali ada potensi untuk membuka posisi. Informasi peluang pasar tersebut disampaikan langsung ke ponsel nasabah melalui aplikasi WhatsApp.

Jika Anda belum mendapatkan layanan tersebut, silakan menghubungi tenaga pemasar kami melalui Live Chat setiap hari kerja, Senin sampai Jumat pukul 09.00-18.00 WIB.

Brexit dan Pemilu Perancis

Emmanuel Macron adalah salah satu kandidat dalam pemilihan presiden di Perancis. Di pemilu putaran pertama, ia berhasil mengumpulkan 8,5 juta suara (23,9 persen) mengalahkan rivalnya Marine Le Pen yang hanya berhasil meraih 7,6 juta suara (21,4 persen). Karena tidak ada satu pun dari mereka yang menjadi mayoritas (kurang dari 50%), maka sesuai dengan aturan yang berlaku di Perancis akan dilaksanakan pemilu putaran ke dua.

Jika Macron menang, hal tersebut diyakini akan memperkecil kemungkinan terjadinya guncangan pada ekonomi dan politik Eropa.

Seperti yang kita ketahui, salah satu kampanye Marine Le Pen adalah agar Perancis mengikuti langkah Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Oleh sebagian pihak, sikapnya itu dipandang oleh sebagian pihak sebagai ancaman bagi keseluruhan proyek Eropa.

Jika Macron menang, besar kemungkinan kemenangannya itu akan disambut gembira oleh kalangan pebisnis yang menganggapnya sebagai sosok pragmatis yang pro-bisnis, kendati belum teruji dan belum memiliki pengalaman.

Efek Brexit?

Ada sementara argumen bahwa kebijakan Macron yang berpihak pada bisnis – misalnya memangkas pajak dari 33% menjadi 25% dan mempermudah pemecatan (juga perekrutan) pekerja – akan membuat Perancis menjadi tujuan investasi bisnis yang lebih menarik di Eropa. Perancis juga diharapkan akan menjadi basis bisnis yang potensial untuk Uni Eropa.

Sebagai contoh, kebanyakan bankir telah menempatkan Perancis hampir di level terbawah sebagai tujuan investasi. Macron diharapkan bisa membawa perubahan untuk hal tersebut.

Terkait Brexit, setidaknya ada dua alasan mengapa kemenangan Macron bisa berdampak bagi negosiasi Brexit.

Alasan pertama adalah niat Macron yang melakukan pemangkasan pajak dan mengurangi hak-hak pekerja. Agar bisa melancarkan programnya itu, pemerintahannya (kalau ia terpilih) harus mendapatkan dukungan dari sayap sosialis Perancis.

Jika Macron memang berniat untuk membuat Perancis menjadi negara tujuan investasi yang menarik, maka ia mau tidak mau harus betul-betul memperhatikan berbagai kepentingan dari dalam negeri dulu. Selama ini, telah banyak upaya yang dilakukan untuk mereformasi pasar tenaga kerja namun belum memperlihatkan hasil.

Alasan ke dua adalah mengenai stabilitas ekonomi Eropa. Ada ketakutan bahwa hengkangnya Inggris dari Uni Eropa akan memicu niat yang serupa di seantero Eropa. Macron dikenal sebagai salah satu supporter Uni Eropa dan ia tidak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Brexit.

Dengan demikian, ada cukup alasan untuk menekan Inggris dalam perundingan-perundingan terkait Brexit yang rencananya akan berlangsung hingga Maret 2019. Itu bisa berarti langkah Inggris setidaknya akan menjadi lebih ringan.

Bagaimana Jika Le Pen yang Menang?

Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu kampanye Le Pen adalah “Perancis keluar dari Uni Eropa”. Pemimpin Front Nasional itu pernah mengatakan bahwa ia lebih suka menjadi sekutu Inggris dalam negosiasi Brexit jika ia menjadi presiden Perancis.

Dalam sebuah wawancara dengan radio LBC Le Pen mengatakan, “Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti langkah Inggris dan bekerja sama dengan Inggris dalam negosiasi antara dua bangsa yang memiliki hubungan dagang yang telah berlangsung selama berabad-abad. Saya tidak bisa melihat alasan mengapa Perancis dan Inggris Raya tidak bisa memiliki hubungan yang sangat baik.”

Le Pen juga mengkritik Uni Eropa yang menurutnya “sok kuat” dan menurutnya dipengaruhi oleh Kanselir Jerman Angela Merkel.

“Saya tidak tahan dengan sikap pemerasan dan ancaman Uni Eropa atas Inggris. Struktur ini (Uni Eropa) tidak lagi bisa berjalan tanpa pemerasan dan ancaman.”

Dalam beberapa kesempatan Le Pen sering memuji keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Ia juga telah bertekad untuk melakukan hal yang sama jika ia terpilih menjadi presiden Perancis.

Brexit: Article 50 Sudah Dieksekusi, Bagaimana Selanjutnya? (Part-2)

Tulisan ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya yang berjudul Brexit: Article 50 Sudah Dieksekusi, Bagaimana Selanjutnya? (Part-1). Tulisan yang dibagi menjadi dua bagian ini membahas apa yang selanjutnya akan terjadi yang merupakan rangkaian Brexit dari mulai dijalankannnya Article 50 of Lisbon Treaty hingga akhir masa negosiasi selama dua tahun ke depan.

Apa Saja yang Akan Dibahas Dalam Negosiasi?

Surat yang ditulis oleh PM Theresa May kepada Presiden Dewan Eropa Donald Tusk antara lain berisi garis besar berikut:

  • Kita seharusnya berdiskusi satu sama lain secara konstruktif dan penuh rasa hormat, dalam semangat kerja sama
  • Kita seharusnya selalu mengedepankan kepentingan rakyat
  • Kita seharusnya bekerja sama untuk mencapai perjanjian yang komprehensif
  • Kita harus bekerja sama untuk meminimalisir gangguan dan sebisa mungkin memberikan kepastian
  • Kita harus memperhatikan hubungan yang unik antara Inggris dengan Irlandia dan pentingnya proses perdamaian di Irlandia Utara
  • Kita seharusnya memulai pembicaraan teknis tentang area kebijakan yang rinci sesegera mungkin, namun kita harus memprioritaskan tantangan yang terbesar
  • Kita seharusnya terus bekerja sama dan melindungi kepentingan Eropa

Inggris mengatakan bahwa perjanjian dagang harus menjadi bagian dari negosiasi, sementara perwakilan Uni Eropa beranggapan bahwa pembicaraan tersebut harus dibicarakan secara terpisah.

Isu lain yang mungkin akan dibicarakan adalah hal-hal yang terkait pengaturan keamanan lintas perbatasan, memindahkan agensi-agensi Uni Eropa yang memiliki kantor pusat di Inggris dan kontribusi Inggris untuk dana pension pekerja sipil Uni Eropa; dan itu adalah perjanjian yang menurut beberapa laporan bisa memakan biaya hingga 50 miliar poundsterling.

Pemerintah Inggris telah mempublikasikan laporan sebelum referendum di tahun 2016 tentang proses pengunduran diri dari Uni Eropa. Dalam laporan tersebut juga dipaparkan hal-hal yang bisa jadi akan diperdebatkan.

Siapa Saja yang Akan Melakukan Negosiasi?

Komisi Eropa telah membentuk satuan kerja yang dikepalai oleh Michel Barnier, yang akan bertanggung jawab untuk melakukan negosiasi dengan Inggris.

Dari pihak Inggris, secara umum tanggung jawab negosiasi ini akan ditangani oleh perdana menteri langsung, didukung oleh Department of Exiting the European Union yang dipimpin oleh David Davis.

Bagaimana Jika Tidak Terjadi Kesepakatan Dalam Dua Tahun?

Seperti yang digambarkan di infografis yang dimuat dalam tulisan sebelumnya, Inggris tetap akan keluar dari Uni Eropa dan hubungan dagangnya dengan negara-negara lain (khususnya anggota Uni Eropa) akan diatur sesuai dengan aturan yang berlaku di World Trade Organization.

Beberapa menteri berpendapat bahwa mungkin akan ada masa transisi segera setelah Inggris secara resmi keluar dari Uni Eropa.

Apakah Parlemen Juga Akan Bersuara?

Article 50 menyatakan bahwa setiap kesepakatan harus disetujui oleh Parlemen Eropa, namun tidak mengatur tentang persetujuan parlemen negara yang akan keluar tersebut.

Meskipun demikian, PM Theresa May mengatakan di bulan Januari lalu bahwa House of Commons dan House of Lords akan melakukan pemilihan suara atas kesepakatan yang dicapai. Parlemen Inggris akan mencermati kesepakatan yang diraih oleh pemerintah melalui debat parlementer, memilih komite kerja dan mengambil suara atas rencana undang-undang yang diajukan.

Selama proses negosiasi, Inggris akan tetap menjadi anggota Uni Eropa, tetapi tidak lagi memiliki hak untuk menjadi pimpinan di Dewan Eropa untuk berkonsentrasi pada proses Brexit. Pemilihan pimpinan Dewan Eropa sendiri dijadwalkan akan diakukan di paruh ke dua tahun 2017.

Apakah Sekarang Inggris Bisa Melakukan Negosiasi Dagang Dengan Negara Lain?

Tidak, karena biar bagaimanapun Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa sehingga tidak bisa secara bebas melakukan negosiasi dagang dengan negara non-Uni Eropa lain.

Akan tetapi, akan tetap dimungkinkan untuk melakukan diskusi umum tentang perdagangan dan calon mitra dagang yang berminat terhadap proses negosiasi tersebut.

Brexit: Article 50 Sudah Dieksekusi, Bagaimana Selanjutnya? (Part-1)

Sembilan bulan setelah rakyat Inggris memutuskan melalui referendum bahwa Inggris harus keluar dari Uni Eropa (Brexit), Perdana Menteri Theresa May mengaktifkan mekanisme undang-undang yang akan merealisasikan hal tersebut, yaitu Pasal 50 Perjanjian Lisbon, atau yang biasa disebut Article 50 of Lisbon Treaty. Ia menandatangani sebuah surat yang memulai proses tersebut, yang kemudian diserahkan ke tangan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk.

Kemudian PM May memberikan pernyataan di depan House of Commons, di mana ia berkata bahwa sekarang adalah waktunya Inggris bersatu.

Apa Yang Akan Terjadi?

Akan ada perundingan dengan para pejabat Uni Eropa. Namun pekerjaan berat yang sesungguhnya belum akan dimulai hingga Mei atau Juni, ketika negosiasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa rencananya akan dimulai.

Perundingan-perundingan tersebut diperkirakan akan berakhir di musim semi tahun depan. Setelah itu, segenap elemen pemerintahan Inggris akan membicarakan kesepakatan-kesepatakan yang telah tercapai untuk memungut suara.

Kapan Persisnya Inggris Akan Keluar Dari Uni Eropa?

Berdasarkan Article 50, proses negosiasi boleh memakan waktu selama dua tahun. Itu pun hanya bisa dilanjutkan jika ada persetujuan dari mayoritas negara anggota Uni Eropa.

Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam tempo dua tahun maka Inggris secara otomatis akan keluar dari Uni Eropa dan semua perjanjian yang telah ada – termasuk akses ke pasar tunggal – tidak lagi berlaku bagi Inggris. Jika ternyata demikian kasusnya, maka Brexit secara resmi akan terjadi pada tanggal 29 Maret 2019.

Apa Itu Article 50?

Article 50 adalah aturan yang berlaku bagi negara anggota Uni Eropa yang berniat untuk keluar dari persekutuan tersebut. Pasal tersebut dibuat sebagai bagian dari Perjanjian Lisbon yang ditandatangani oleh semua negara anggota Uni Eropa yang kemudian menjadi hukum yang mengikat sejak tahun 2009. Sebelum adanya perjanjian tersebut, tidak ada mekanisme formal yang mengatur jika ada negara yang ingin keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Kesepakatan yang terjadi harus disetujui oleh “mayoritas yang kompeten” (72% dari anggota yang tersisa, merepresentasikan 65% populasi) dan didukung oleh Anggota Parlemen Eropa.

Anda bisa membaca teks lengkap Article 50 of Lisbon Treaty.

Bisakah Prosesnya Dihentikan?

Belum pernah ada negara yang keluar dari Uni Eropa dan Article 50 tidak secara eksplisit menyatakan apakah proses tersebut bisa dihentikan. Pemerintah Inggris tidak bisa memberikan pernyataaan legal atas isu ini.

Meskipun demikian, dalam pidatonya di depan House of Commons, Perdana Menteri Theresa May mengatakan bahwa “tidak akan ada jalan untuk kembali”.

Akan tetapi, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengatakan ia yakin bahwa Article 50 memungkinkan hal tersebut.

Diplomat kawakan Inggris, Lord Kerr juga setuju dengan Donald Tusk. Lord Kerr turut merumuskan Article 50 dan ia berkata dalam wawancara dengan BBC di bulan November 2016, “Anda bisa mengubah pikiran sementara proses berlangsung.” Tetapi Lord Kerr juga mengatakan bahwa ia tak yakin ada politisi Inggris yang ingin kembali.

Mengapa Harus Menunggu Lama?

PM Theresa May pada Oktober tahun lalu mengatakan bahwa ia secara resmi akan mengabari Dewan Eropa di akhir Maret 2017. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin terburu-buru memulai proses Brexit sebelum target-target yang diinginkan internal pemerintah Inggris sendiri belum disepakati.

brexit, article 50

Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Brexit

Seperti yang telah kita ketahui, Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa berdasarkan hasil referendum yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016. Tetapi sebenarnya Inggris tidak langsung keluar dari Uni Eropa segera setelah hasil referendum Brexit tersebut diumumkan, melainkan ada proses yang harus dijalani sebelum Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa.

Tulisan ini akan membahas beberapa hal terkait Brexit yang perlu Anda ketahui.

Apa itu Uni Eropa?

Uni Eropa, atau European Union (biasa disingkat EU), merupakan sebuah kerja sama ekonomi dan politik yang melibatkan 28 negara Eropa. Permufakatan ini dimulai setelah Perang Dunia ke-2 dengan tujuan untuk membantu pemulihan kerja sama ekonomi. Dasar pemikirannya adalah bahwa negara-negara Eropa bekerja sama dalam hal perdagangan, maka potensi untuk terjadi konflik (baca: perang) antar negara Eropa akan lebih mudah untuk dihindari.

Pada perkembangannya, EU tumbuh menjadi sebuah “pasar tunggal” (single market) yang memungkinkan migrasi manusia dan peredaran barang di wilayahnya tanpa sekat-sekat birokrasi, seperti layaknya lalu lintas barang dan jasa dalam satu negara. EU kemudian juga memiliki satu mata uang tunggal, yaitu euro yang diluncurkan 1 Januari 2002 dan dipergunakan oleh 19 negara anggota EU.

EU juga memiliki parlemen sendiri dan sekarang membuat aturan untuk sektor-sektor selain ekonomi termasuk lingkungan, transportasi, hak-hak konsumen dan bahkan biaya pulsa telepon seluler.

Apa itu Brexit?

Mungkin ada di antara Anda yang ketinggalan berita tentang Brexit ini, sehingga bertanya-tanya apa sih sebenarnya Brexit itu?

Brexit merupakan akronim dari Britain Exit, yang menjadi istilah yang memiliki definisi keluarnya Inggris dari EU. Akronim ini mirip dengan Grexit, yang merupakan akronim dari Greek Exit, yang sempat populer ketika Yunani yang sedang dilanda kekalutan politik dan ekonomi kala itu diperkirakan akan keluar dari keanggotaan EU.

Mengapa Inggris keluar dari EU?

Keputusan itu diambil berdasarkan referendum yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016, di mana mayoritas rakyat Inggris (52%) menginginkan Inggris keluar dari EU. Jumlah rakyat Inggris yang turut serta memberikan suara saat ini mencapai 30 (tiga puluh) juta orang, atau sekitar 71,8% dari total jumlah rakyat Inggris.

Apa yang telah terjadi pasca referendum?

David Cameron mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris sehari setelah referendum, kemudian digantikan oleh Theresa May yang sebelumnya menjabat sebagai menteri dalam negeri Britania Raya. Seperti halnya Cameron, May juga tadinya menentang keluarnya Inggris dari EU namun ia menyatakan bahwa ia akan menghormati pilihan rakyat.

May berkali-kali menegaskan bahwa “Brexit adalah Brexit”, namun masih ada banyak perdebatan tentang apa dampaknya terutama bagi dua isu utama: bagaimana perusahaan Inggris akan berbisnis di Uni Eropa dan pembatasan apa yang akan diberlakukan oleh negara-negara anggota EU bagi warga negaranya untuk tinggal dan bekerja di Inggris.

Bagaimana dengan perekonomian Inggris?

Perekonomian Inggris sepertinya bisa bertahan melewati goncangan awal yang disebabkan oleh hasil referendum Brexit, meskipun nilai tukar poundsterling bergerak di dekat level terendah 30 tahun, namun ada berbagai pendapat berbeda tentang bagaimana perekonomian Inggris akan berjalan untuk jangka panjang setelah meninggalkan EU.

Beberapa perusahaan besar seperti Easyjet dan John Lewis mencatat bahwa pelemahan sterling telah membuat anggaran biaya mereka membengkak. Inggris juga telah kehilangan rating kredit AAA, yang artinya biaya pinjaman pemerintah akan menjadi lebih tinggi.

Meskipun demikian, harga-harga saham telah mengalami pemulihan setelah melemah luar biasa, termasuk saham-saham perusahaan yang berpusat di Inggris yang diperdagangkan lebih tinggi dibandingkan sebelum referendum.

Bank of England melakukan pemangkasan suku bunga untuk yang pertama kalinya sejak tahun 2009, dari 0,5% menjadi 0,25% yang merupakan level terendah sepanjang masa.

Sejauh ini tidak terjadi resesi ekonomi seperti yang banyak diperkirakan.

Kapan Inggris akan benar-benar keluar dari EU?

Untuk keluar dari EU, Inggris harus meminta persetujuan mengacu pada Pasal 50 Perjanjian Lisbon yang memberikan waktu pada kedua belah pihak (Inggris dan EU) selama dua tahun untuk membuat kesepakatan terkait pemisahan diri tersebut.

Theresa May telah menyatakan bahwa ia berniat untuk memulai proses tersebut di akhir bulan Maret 2017, yang artinya Inggris diperkirakan akan resmi keluar dari EU pada musim panas tahun 2019. Itu pun akan tergantung pada kesepakatan yang tercapai dalam perundingan antara Inggris dan EU.

Pemerintah Inggris juga akan menetapkan Great Repeal Bill yang akan mengakhiri supremasi hukum EU di Inggris. Semua peraturan yang telah dibuat oleh Uni Eropa selama 40 tahun terakhir ketika Inggris masih menjadi anggota akan dikumpulkan dalam satu buku, setelah pemerintah memutuskan mana yang harus dipertahankan, diubah, atau dihapus.

Apa arti “soft Brexit” dan “hard Brexit”?

Kedua istilah ini semakin sering dipergunakan dalam perdebatan tentang bagaimana Inggris akan meninggalkan EU. Sebenarnya tidak ada definisi yang baku untuk kedua istilah tersebut, namun seringkali dipergunakan untuk menggambarkan sedekat apa nantinya hubungan antara Inggris dengan EU pasca Brexit.

Kondisi “hard Brexit” adalah ketika Inggris memilih kebijakan proteksionis dengan sepenuhnya menutup akses ke pasar tunggal Uni Eropa. Dengan demikian, Inggris akan akan memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur anggaran, undang-undang dan aturan keimigrasian di negaranya sendiri.

Sedangkan “soft Brexit” lebih lunak. Pilihan “soft Brexit” akan tetap membuka beberapa akses bebas tarif ke pasar tunggal. Tetapi pilihan ini kemungkinan juga akan membuat Inggris tetap “terikat” pada beberapa aturan EU, seperti kontribusi pada anggaran keuangan EU dan/atau memberi kebebasan bagi warga negara anggota EU untuk bekerja di Inggris. Kondisi tersebut mirip dengan yang dijalani Norwegia saat ini. Norwegia bukan anggota EU, namun masuk ke dalam keanggotaan European Economic Area.

Saatnya Fed Menaikkan Suku Bunga?

Gubernur Bank of England (BoE), Mark Carney, mengatakan bahwa kebijakan moneter yang lebih longgar mungkin akan diperlukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Inggris pasca keputusan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, atau yang kita kenal dengan Brexit. Apakah benar demikian?

Menurut Mark Gilbert, kolumnis Bloomberg yang juga mantan kepala biro London untuk Bloomberg News, kebijakan seperti itu akan membuat “perusahaan-perusahaan zombie” tetap bertahan hidup, memerangkap modal dalam usaha yang tidak produktif yang hampir mati. Sementara suku bunga negatif belum pernah terjadi sebelumnya dan terlihat bagaikan membiarkan seorang dokter untuk bereksperimen dengan pasien-pasiennya. Mark Gilbert melihat bahwa tingkat suku bunga yang lebih tinggi bisa jadi merupakan pendekatan yang lebih baik berdasarkan demografi.

Dalam kolomnya, Gilbert menyajikan data tentang perubahan komposisi populasi dunia antara kaum muda (di bawah usia 15-an tahun) dan tua (di atas 65-an tahun).

Saatnya Menaikkan Suku Bunga - Demografi

Komposisi penduduk dunia yang berusia di atas 65 tahun hampir mencapai 9 (sembilan) persen dari populasi dunia dan telah mengalami peningkatan yang stabil sejak awal dekade lalu. Untuk kawasan euro, komposisinya malah mendekati 18 persen sementara di Amerika Serikat (AS) sendiri ada 15 persen penduduk yang telah melewati usia pensiun. Angka itu meningkat sebesar 12,5 persen jika dibandingkan dengan angka sepuluh tahun yang lalu.

Jumlah penduduk dunia yang memasuki usia pensiun ternyata bukan hanya bertambah, namun juga bertambah kaya dan mampu membeli rumah yang benar-benar layak serta mendapatkan manfaat dari dana pensiun. Mereka juga mampu untuk membelanjakan uang yang mereka dapatkan dari tabungan mereka.

Akan tetapi, dengan suku bunga yang nyaris nol, tidak ada pemasukan dari tabungan mereka. Mereka juga tidak mau menyentuh modal yang mereka simpan dalam deposito mereka. Maka dari itu, jika suku bunga menjadi semakin rendah, maka tingkat belanja para lansia juga akan semakin rendah. Alih-alih meningkatkan investasi dan permintaan, kebijakan moneter longgar justru mungkin akan “membunuh” daya beli para generasi baby boom.

Menurut Gilbert, kebijakan suku bunga rendah yang berlarut-larut tidak hanya akan menghapus suku bunga simpanan. Para pensiunan akan terkecoh jika mereka mengikuti saran standar dari penasehat kesehatan dengan memindahkan dana pensiun mereka ke sektor lain, misalnya ke semacam reksadana fix income atau obligasi. Sebagai bukti, yield US Treasury hanya 1,4 persen, turun 1 persen dibandingkan tahun lalu dan bahkan telah turun rata-rata 4,3 persen dalam dekade terakhir. Padahal di tahun 1990-an, sekuritas ini mampu menghasilkan imbal hasil 8,5 persen. Pendek kata, semakin rendah yield obligasi maka itu berarti semakin rendah pula tingkat belanja dan ini buruk bagi perekonomian.

Mereka yang mendekati usia pensiun juga kemungkinan akan terpengaruh oleh rendahnya tingkat suku bunga. Mereka kemungkinan akan merasa butuh untuk menabung lebih banyak karena untuk mendapatkan imbal hasil yang besar dibutuhkan modal yang besar pula dengan rendahnya suku bunga. Pada gilirannya hal ini lagi-lagi akan menekan tingkat belanja.

Faktanya, bahkan meskipun tingkat suku bunga berada di level terendah sepanjang masa, tingkat tabungan masyarakat AS berdasarkan persentase dari penghasilan mereka mengalami kenaikan dan telah mencapai enam persen di akhir kuartal pertama 2016. Artinya, kuantitas uang yang mereka tabung dari penghasilan mereka semakin besar. Ini merupakan level tertinggi sejak akhir tahun 2012.

Saatnya Menaikkan Suku Bunga - Tabungan

Deputi kepala ekonom AS di UBS di New York, Drew Matus, pada bulan April 2015 pernah berargumen sebagai berikut:

“Suku bunga yang terlalu rendah bisa sama mengganggunya dengan suku bunga yang terlalu tinggi. Teorinya suku bunga yang rendah akan memacu perekonomian, mendorong konsumsi dan investasi menjadi semakin tinggi. Itu belum terjadi pada situasi pasca-krisis. Tingkat simpanan telah naik dan investasi telah melemah. Suku bunga nol justru menjadi bagian dari masalah ketimbang solusi: suku bunga rendah justru memicu bertambahnya simpanan dan keputusan perusahaan untuk menahan diri melakukan investasi, mengurangi belanja modal.”

Ide menaikkan suku bunga bisa jadi pada gilirannya akan memicu konsumsi dan mengarah pada percepatan kenaikan inflasi. Para ekonom menyebut teori ini Neo-Fisherism. Memang hal ini terlihat bertolak belakang. Dalam teori bank sentral modern, hal ini ada di dalam bab “kebijakan tak lazim”.

Sudah ada yang menerapkan suku bunga negative. Sudah ada pula petisi anggota Parlemen Eropa yang meminta European Central Bank mempertimbangkan menjalankan strategi “helicopter money”. Dengan demikian opsi kenaikan suku bunga mungkin masuk akal untuk menyelamatkan perekonomian.

Dan Federal Reserve saat ini sangat mungkin sedang mempertimbangkan hal itu.